Peran Serta Masyarakat

Peran Serta Masyarakat

Muhammad Faiq Dzaki

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Ketiganya, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, harus berupaya seoptimal-optimalnya ke arah terselenggaranya program pendidikan bermutu. Dalam perkembangannya, dukungan dan peran serta masyarakat dalam menunjang program pembelajaran di sekolah masih beragam, umumnya dukungan masih bersifat fisik, namun ada juga kelompok masyarakat yang sudah membantu proses pembelajaran. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kurang mampu dan mau mendekati masyarakat guna membantu program pendidikan, dalam bidang fisik maupun bidang pembelajaran.

Beberapa fakta peran serta masyarakat:
1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa program pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah saja;
2) Saat ini, umumnya peran serta masyarakat masih terbatas pada pengumpulan dana dan dukungan fisik untuk pembangunan sekolah saja. Sebagian masyarakat dan juga sekolah, belum menyadari pentingnya potensi, peran serta, hak dan kewajiban dalam peningkatan mutu pembelajaran;
3) Sebagian sekolah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) - Fakta Tentang Pelaksanaan Di Lapangan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) - Fakta Tentang Pelaksanaan Di Lapangan

Muhammad Faiq Dzaki

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat sekolah (stakeholders) untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sekolah sebaiknya-baiknya. Dalam pelaksanaannya, program MBS cukup bervariasi. Beberapa sekolah telah mengalami kemajuan cukup pesat, ada sekolah yang kinerjanya sedangsedang saja, namun ada juga sekolah yang mengalami sejumlah kendala.

Beberapa fakta yang ditemukan dari hasil analisis pelaksanaan MBS di lapangan :
1) Pengembangan visi, misi, dan program di beberapa sekolah telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip MBS.
2) Perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program di sejumlah sekolah sudah melibatkan pihak yang berkepentingan (stakeholder), meskipun Peran kepala sekolah masih dominan.
3) Sebagian sekolah masih lebih memfokuskan perhatiannya pada pembangunan fisik. Perencanaan dan pengalokasian anggaran di beberapa sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran belum menjadi prioritas.
4) Pelaksanaan program di beberapa sekolah sudah sesuai dengan Rencana Induk Program Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) yang telah dfaktasun.
5) Sebagian sekolah sudah membuat RAPBS dengan mengintegrasikan komponen dana dari berbagai sumber, seperti: APBD, orangtua. masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Sebagian yang lain belum.
6) Prinsip transparansi dan akuntabilitas kegiatan dan keuangan di beberapa sekolah sudah ditunjukkan, misalnya dengan memajangkan RIP/RPS dan RAPBS.
7) Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyusun RPS, maupun RAPBS, serta ringkasannya.

Komite Sekolah – Peran dan Fungsi

Komite Sekolah – Peran dan Fungsi

Muhammad Faiq Dzaki

Beberapa fakta tentang peran komite sekolah:
a. Di sebagian daerah, sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah kepada masyarakat belum diefektifkan sehingga Komite belum berperan secara optimal
b. Di beberapa sekolah, Komite hanya berperan sebagai “alat kelengkapan” sekolah
c. Komite sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpulan dana untuk membiayai program fisik sekolah dan kurang menyentuh program non fisik.
d. Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi komite sekolah belum berimbang.

Komite Sekolah berperan sebagai:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutulhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
a. kebijakan dan program pendidikan;
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. kriteria tenaga kependidikan;
e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. hal hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataaln pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat calam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) dan Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) dan Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Muhammad Faiq Dzaki

Telah banyak usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar tetapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan.

Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.

Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan reorientasi penyelengaraan pendidikan melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).

Sekilas - Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sekilas - Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Muhammad Faiq Dzaki

Mengapa MBS?
Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perint ah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

Apa itu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)?
¨ Dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dap at dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
¨ Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
¨ Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
¨ Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.

Komponen Manajemen Berbasis Sekolah
Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran.
Program ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:
¨ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
¨ Peran Serta Masyarakat (PSM), dan
¨ Peningkatan Mutu Kegiatan Belajar Mengajar melalui Penginkatan Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI, dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP-MTs.

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Muhammad Faiq Dzaki

Sekolah, sebagai lembaga/institusi, mempunyai satu atau lebih tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana dan langkah bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan sekolah dipaparkan dalam bentuk Visi dan Misi Sekolah. Cara pencapaiannya dilakukan melalui berbagai perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Umumnya sekolah cenderung statis. Mereka mulai bergerak setelah ada masalah yang muncul. Perencanaan dilakukan tidak hanya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk perencanaan ke depan dalam hal peningkatan kinerja sekolah atau untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan jaman. Visi-Misi sekolah pada umumnya masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan dalam Komponen Visi-Misi, termasuk program yang harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Sekolah. Sangat sering ditemukan Sekolah yang tidak mempunyai program yang relevan dengan Visi-Misinya.

Agar sekolah dapat berkembang optimal, perlu mempunyai RPS. Idealnya RPS harus mengacu visi dan misi sekolah dan penjabarannya. Perencanaan program dirinci secara terukur dan realistis dalam jenis-jenis kegiatan konkret yang mampu dilaksanakan. Perencanaan sebaiknya tidak dibuat terlalu muluk, tidak berpijak pada kondisi yang sesungguhnya, dan kurang melihat inti permasalahan . Hal seperti ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dianalisis penyebabnya, dan dicarikan alternatif pemecahannya. Alternatif mengatasi permasalahan yang dijadikan pilihan prioritas atas kegiatan haruslah dicari terlebih dahulu, disusun anggarannya, kemudian dicarikan kekurangan dananya (yang masih diperlukan). Bukan sebaliknya, dari uang yang sudah terkumpul baru disusun rencana dan anggarannya.

RPS sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif antara pihak sekolah (KS dan guru), bersama dengan stakeholder (pihak yang berkepentingan lainnya), misalnya: Komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang peduli pendidikan di sekitar sekolah. Dengan melibatkan mereka, sekolah telah menunjukkan sikap terbuka dan siap bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memiliki, serta dapat mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan sekolah.

Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan Dalam penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)

Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan Dalam penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)

Muhammad Faiq Dzaki

RPS sebaiknya disusun secara bersama-sama antara pihak sekolah (KS dan guru), dengan stakeholder (pihak yang berkepentingan) a.l.: Komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang peduli pendidikan di sekitar sekolah. Dalam penyusunan RPS ini diharapkan diterapkan konsep sbb:

1. Partisipatif, hal ini mendorong dan melibatkan tiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Untuk itu, jika menyusun RPS sebaiknya melibatkan semua stakeholder pendidikan, misal: Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Warga. Akan lebih baik jika melibatkan stakeholder yang lain misal; unsur Pemerintah (Dinas/ kecamatan), Swasta, LSM Peduli Pendidikan, dll.

2. Transparan, hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3. Akuntabel, segala pelaksanaan rencana dan kegiatan diusahakan dapat meningkatkan akuntabilitas (pertanggunggugatan) para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

4. Berwawasan ke depan, karena RPS adalah suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan
5. di masa depan, perlu diingat bahwa segala sesuatu haruslah disusun dengan mempunyai wawasan yang luas dan kedepan.

6. Spesifik, Terjangkau, dan Realistis, sebaiknya dalam menyusun RPS, sekolah mengacu pada hal yang sesuai kebutuhan sekolah masing-masing, tidak terlalu muluk, dan berpijak pada kenyataan yang ada (kemampuan sumber daya: manusia, keuangan, dan material)

Pembelajaran yang dikehendaki dalam MBS

Pembelajaran yang dikehendaki dalam MBS

Muhammad Faiq Dzaki

Ditinjau dari aspek Siswa
Mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa secara maksimal.
Meningkatkan keaktifan siswa dalam menemukan, memecahkan masalah melalui berfikir ilmiah, logis, kritis, dan praktis.
Berani mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah pada situasi kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran sehingga anak merasa senang menerima dan menggali informasi di sekitarnya.
Menerapkan keterampilan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Ditinjau dari aspek Guru
Mendorong keaktifan siswa dengan mengemukakan gagasan, pendapat, dan ide baru di masa datang.
Mengembangkan kegiatan yang beragam dengan menggunakan media dan metode yag bervariasi.
Memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi dengan jalan mengharagai karya anak melalui pajangan hasil kreativitas anak.Berusaha mencapai tujuan pembelajaran sesuai target dan waktu yang disediakan

Manajemen Berbasis Sekolah – Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah – Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah

Muhammad Faiq Dzaki

Tiap pekerjaan mutlak memerlukan adanya pertanggunggugatan (accountability). Sampai sekarang sekolah merasa hanya bertanggung jawab (responsible) kepada Pemerintah atau Yayasan yang memberi uang dan kewenangan. Tidak ada yang merasa bertanggung gugat kepada masyarakat. Seharusnya, karena sekolah mendidik anak (dari masyarakat), maka sekolah harus bertanggung jawab kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugasnya, penggunaan dana (apa kekurangannya dan bagaimana mengharap bantuan dan dukungan masyarakat untuk mendidik anak secara bersama).

Banyak pengalaman yang menyatakan bahwa jika sekolah dikelola secara terbuka dan siap bekerjasama, akan mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan sekolah dalam usaha peningkatan layanan pendidikan untuk anak-anak mereka. Untuk dapat mencapai hal tersebut perlu diterapkan konsep Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (Pertanggung-gugatan). Jika manajemen sekolah semakin terbuka dan akuntabel, maka
semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkat pula perasaan memiliki terhadap sekolah.

Transparan/Terbuka, hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel/Bertanggung-gugat,segala pelaksanaan rencana kegiatan diusahakan dapat meningkatkan akuntabilitas (pertanggung-gugatan) para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas

Manajemen Berbasis Sekolah – Kegiatan, DOS, dan Dampak Bagi Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah – Kegiatan, DOS, dan Dampak Bagi Sekolah

Muhammad Faiq Dzaki

Kegiatan Program MBS
Kegiatan program MBS yang dilakukan di daerah meliputi hal-hal berikut:
¨ Pelatihan tim pelatih tingkat kabupaten
¨ Pelatihan sekolah dan masyarakat (kepala sekolah, guru dan masyarakat)
¨ Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dan RAPBS oleh sekolah dan masyarakat
¨ Pelatihan untuk guru, termasuk pendampingan langsung di kelas oleh pelatih

Dana Operasional Sekolah
MBS perlu ditunjang dengan dana operasional sekolah, agar rencana yang dibuat oleh sekolah dan masyarakat dapat dilaksanakan. Saat ini dana yang diterima sekolah dari APBD pada umumnya sangat minim. Sekolah lebih banyak menerima dana dari Komite Sekolah. Jumlah dana dari APBD yang diberikan kepada sekolah secara langsung

Dampak MBS bagi Sekolah?
¨ MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah.
¨ Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan orang tua untuk menunjang sekolah.
¨ Pelaksanaan PAKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) atau Pembelajaran Kontekstual dalam MBS, mengakibatkan peningkatan kehadiran anak di sekolah, karena mereka senang belajar.

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Muhammad Faiq Dzaki

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ciri-ciri MBS, bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar-mengajar dan sumber daya.

Dengan demikian, MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (high responsibility), kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (more authority) serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan/tanggung gugat (public accountability by stake holders).


Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:
¨ menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut
¨ mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan
¨ mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya
¨ bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelengaraan sekolah
¨ persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

Ciri-ciri Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), misalnya:
¨ Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah
¨ Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
¨ Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan fasilitas)
¨ Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
¨ Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
¨ Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
¨ Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
¨ Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal: KS, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll).
¨ Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.

Jenis-jenis Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Jenis-jenis Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Muhammad Faiq Dzaki

Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut:
1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis PSM ini adalah jenis yang paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan/atau tenaga.
3. Peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orangtua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orangtua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.
5. Peran serta dalam pelayanan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.
6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orangtua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender,
1. gizi, dsb. Dapat juga berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah siap menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu, dsb.
7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah.

Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan

Muhammad Faiq Dzaki

Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Beberapa perubahan paradigma manajemen pemerintahan tersebut antara lain:

Petama, orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Dalam kaitan ini, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Kedua, orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Berkaitan dengan hal ini, pendekatan kekuasaan bergeser arahnya ke sistem yang lebih mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat akhirnya menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.

Ketiga, sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.

Keempat, sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh globalisasi. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tataaturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global.

Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan akibatnya desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah.

Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi1 terinci sbb.:

Pertama, tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.

Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik
dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.

Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah
setempat dan masyarakat yang beragam.

Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat

Kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu; (a) manajemen berbasis lokasi (site based management); (b) pendelegasian wewenang; dan (c) inovasi kurikulum.

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 2004 yang telah diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe.

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan.

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional. Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa.

Ciri-ciri manajemen Sekolah yang mengacu pada MBS

Ciri-ciri manajemen Sekolah yang mengacu pada MBS

Muhammad Faiq Dzaki

Berikut ini, ciri-ciri manajemen sekolah yang mengacu pada MBS:

Visi dan misi dirumuskan bersama oleh Kepala Sekolah, Guru, unsur siswa, Alumni, dan Stakeholder;
RPS mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan;
Penyusunan RAPBS sesuai dengan RPS yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah secara transparan;
Akuntabel (tanggung gugat);
Otonomi sekolah terwujud yang ditandai kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis;
Terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak manapun demi penyempurnaan program;
Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah;
Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak (warga masyarakat dan sekolah);
Ada transparansi dan akuntabilitas publik didalam melaksanakan seluruh kegiatan.

Butir-Butir Penting tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Butir-Butir Penting tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Muhammad Faiq Dzaki

a. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan Negara;
b. Keluarga bertanggung jawab untuk mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya serta membiayai keperluan pendidikan anaknya;
c. Anak berada di sekolah antara 6–9 jam saja, selebihnya berada di luar sekolah (rumah dan lingkungannya). Dengan demikian, tugas keluarga amat penting untuk menjaga dan mendidik anak;
d. Pendidikan adalah investasi masa depan anak.Oleh karena itu, memerlukan biaya dan tenaga. Keberatankah orangtua membayar iuran yang ditetapkan sebesar Rp 3.000 tiap bulan, sementara mereka tidak keberatan kehilangan Rp 3.000 tiap hari untuk membeli rokok? Mungkinkah anak menjadi pandai tanpa keluar biaya? Kita akan segera memasuki era globalisasi, dan jika anak kita tidak terdidik, kita akan kalah bersaing dengan bangsa lain;
e. Anak perempuan perlu mendapat pendidikan setinggi anak laki-laki mengingat mereka akan menjadi ibu dari bayi-bayinya. Ibu lebih dekat kepada anak dan mendidik anak perlu pengetahuan yang memadai agar tidak salah didik/asuh;
f. Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mendukung pendidikan yang baik. Kewajiban mereka tidak hanya dalam bentuk sumbangan dana, tetapi juga ide dan gagasannya;
g. Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan tenaga/guru, melakukan standarisasi kurikulum, menjamin kualitas buku paket, alat peraga, dan sebagainya. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta masyarakat akan sangat diperlukan.
h. Kemampuan pemerintah terbatas sehingga mungkin tidak mampu untuk mengetahui secara rinci nuansa perbedaan di masyarakat yang berpengaruh pada bidang pendidikan. Jadi masyarakat berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan;
i. Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, lokal, pagar, dan sebagainya. Masyarakat juga sebetulnya dapat terlibat dalam bidang Teknis Edukatif, seperti: proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, membicarakan pelaksanaan kurikulum, kemajuan belajar, dan sebagainya;
j. Idealnya, sekolah bertanggung jawab kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat sekitarnya.
k. Bantuan teknis edukatif juga sangat mungkin diberikan, seperti: menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, membantu anak berkesulitan membaca, menentukan dan memilih guru baru yang mempunyai kualifikasi, serta membicarakan pelaksanaan kurikulum dan kemajuan belajar;

Dalam konsep MBS, peran serta masyarakat memang amat luas, tapi karena berbagai sebab pelaksanaannya masih terbatas pada hal-hal berikut:
a. Keterlibatan masyarakat (orang tua murid, anggota Komite Sekolah, tokoh masyarakat, dsb) hanya dalam bentuk dukungan dana atau sumbangan yang berupa fisik saja;
b. Saat ini, PSM sudah dapat dianggap baik jika dapat masuk dalam bidang pengelolaan sekolah, misalnya: ikut merencanakan kegiatan sekolah dan kemungkinan pendanaannya.
c. Masyarakat juga dimungkinkan ikut memikirkan penambahan guru yang tidak ada atau kurang, dan bahkan menjadi "guru" pengganti, misalnya guru Agama, Kesenian, dan Pramuka sampai pada mengganti guru mata pelajaran lainnya. Berdasar atas hal tersebut, Komite Sekolah dan tokoh masyarakat benar-benar merupakan mitra sejajar Kepala Sekolah dan para guru. Sayang hal tersebut belum menjadi bagian di sekolah-sekolah kita.